Calon Legislatif Menjadi Efision dan Efektif

A. PENDAHULUAN

Salah satu tema paling menarik dalam ilmu maupun praktik manajemen saat ini adalah pengelolaan perubahan organisasional sehingga dengan adanya pengelolaan yang baik maka sumber daya manusia tentunya juga akan baik. Tema ini menyangkut bagaimana calon legeslatif dapat bekerja secara efisien dan efektif sehingga dapat melakukan perubahan yang didorong oleh perubahan lingkungan dimana organisasi menjalankan operasinya. Menurut Michael (1981), banyak organisasi mampu berkembang pesat dan mejadi sukses karena kemampuan mereka menyesuaikan diri dengan perubahan lingkungan melalui pengelolaan perubahan organisasional. Tema ini menarik untuk dikaji terutama jika dikaitkan dengan kondisi yang saat ini menimpa suatu organisasi yang menjadi panutan bangsa termasuk di Indonesia, dimana perubahan lingkungan terjadi dengan sedemikian cepat dan dramatis, yang selanjutnya menuntut organisasi melakukan perubahan-perubahan organisasional agar tetap bisa bertahan hidup. Dalam kondisi seperti ini, peran legeslatif sebagai sumber daya manusia yang diandalkan dapat menjadi salah satu pemimpin perubahan dalam organisasi yang sangat diperlukan untuk mengelola calon legeslatif secara efektif dan efisien.

Krisis ekonomi yang menimpa hampir seluruh negara-negara di Asia termasuk Indonesia, globalisasi, kompetisi yang sangat ketat, perubahan teknologi, dan peningkatan tuntutan masyarakat akan kualitas adalah beberapa perubahan lingkungan organisasi yang bersifat sangat dramatis. Perubahan dramatis tersebut tidak bisa dihindari dan memaksa organisasi untuk selalu melakukan perubahan, jika ingin tetap hidup. Gibson (2004), memberikan ilustrasi menarik tentang apa yang harus dilakukan calon legeslatif dalam menghadapi perubahan lingkungan yang dramatis. Orgnisasi dan perubahan lingkungan diibaratkan seperti mobil dan jalan menuju masa depan. Kita tentunya tidak akan bisa berharap banyak terhadap mobil sedan di arena paris Dakkar. Untuk mencapai masa depan yang sukses, Calon legeslatif harus mampu merubah total dirinya dari mobil sedan mewah menjadi mobil yang kokoh dan dinamis. Arena yang dihadapi bukan lagi jalanan lurus dan mulus, tapi masa depan yang keras dan penuh ketidakpastian.

Menurut Luthans (1995), kunci sukses seorang calon legeslatif adalah dapat menyesuaikan diri terhadap berbagai perubahan organisasional adalah ”orang-orang” yang menjadi anggota organisasi tersebut. Dalam hal ini, peran manajemen sumber daya manusia (MSDM) khususnya calon legeslatif pada lembaga pemerintah yaitu MPR/DPR sebagai salah satu agent of change sangat diperlukan guna mendorong lancarnya proses perubahan pada lembaga legeslatif. Adanya peningkatan peran calon legeslatif secara integratif dalam penyusunan strategi organisasi (Golden dan Ramanujam; 1985), semakin diakuinya peran strategis calon legeslatif dalam pencapaian keunggulan kompetitif organisasi (O’Connor dan Lake, 1994) dan pengelolaan perubahan organisasional yang sukses (Luthans, 1998), memposisikan Calon legeslatif sebagai suatu bagian strategis organisasi yang memegang peranan penting dalam pengelolaan perubahan organisasional. Peran tradisional Calon legeslatif sebagai departemen fungsional yang hanya mengurus aspirasi masyarakat dari mulai menyalurkan sampai terwujudnya aspirasi tersebut sehingga seorang legeslatif dapat perpihak penuh atas terwujudnya keinginan masyarakat, lambat laun berubah menuju peran yang lebih strategis, yaitu sebagai pemimpin perubahan yang menentukan perubahan apa yang harus diakukan dan bagaimana mengelola perubahan tersebut dengan efektif.

Perubahan lingkungan yang sangat drastis menuntut kemampuan organisasi untuk mengelola perubahan organisasional yang muncul dan sekaligus menjembatani orang-orang yang ada dalam organisasi untuk cepat tanggap dan mampu beradaptasi dengan perubahan tersebut. Peran Calon Legeslatif sebagai salah satu fungsi kunci dalam organisasi selanjutnya dituntut berperan aktif dalam pengelolaan perubahan organisasional yang efektif untuk menjaga kelangsungan hidup organisasi.
Tulisan ini mencoba membahas dua hal yang perlu diperhatikan Calon legeslatif dalam melaksanakan perannya sebagai legeslatif secara efektif dan efisien yaitu Pendekatan terhadap peran Calon legeslatif dan hubungannya dengan perencanaan strategis dan beberapa hal yang menentukan keefektifan Calon legeslatif dalam pengelolaan perubahan organisasional.

B. PERAN CALON LEGESLATIF DAN PERENCANAAN STRATEGIS

Peran Calon legeslatif yang kita kenal sebelumnya adalah peran yang bersifat tradisional dan fungsional, seperti perencanaan Calon legeslatif, perekrutan, analisis pekerjaan, pelatihan, penilaian kinerja, kompensasi, dan termasuk pemecatan. Luthans (1998), menyebutkan bahwa seiring dengan perubahan lingkungan yang sangat dramatis, pendekatan strategis terhadap peran Calon legeslatif menjadi hal yang sangat penting. Salah satu pendekatan strategis terhadap peran Calon legeslatif adalah munculnya pandangan tentang semakin pentingnya peran Calon legeslatif dalam mempengaruhi peningkatan kinerja lembaga legeslatif.

Pendekatan yang lebih proaktif ini berpandangan bahwa telah terjadi pergeseran peran Calon legeslatif dari peran mikro yang hanya terfokus pada kepuasan kerja dan kinerja Calon legeslatif menuju peran yang lebih luas yaitu bagaimana membantu masyarakat memaksimalkan kontribusi masyarakat Indonesia dalam rangka pencapaian keunggulan kompetitif yang berkelanjutan.

Hal senada juga dikemukakan Pfeffer (1995), dimana kesuksesan organisasi tidak lagi hanya ditentukan oleh teknologi, pemilikan hak paten ataupun posisi strategis organisasi di pasar. Kesuksesan organisasi lebih ditentukan oleh bagaimana organisasi menggunakan orang-orangnya untuk menciptakan keunggulan kompetitif yang berkelanjutan. Secara lebih khusus, Pfeffer menyebutkan empat jenis praktek inovatif MSDM yang bisa menciptakan keunggulan kompetitif berkelanjutan, yaitu: komitmen manajemen terhadap keamanan, penyebaran informasi yang baik, partisipasi dan pemberdayaan, serta pembayaran insentif tambahan.

Peran strategis Calon legeslatif dalam penciptaan keunggulan kompetitif lembaga legeslatif juga terkait dengan semakin pentingnya peran Calon legeslatif dalam perencanaan strategis lembaga. Golden dan Ranujam (1985), mengemukakan hubungan antara strategi bisnis dan Calon legeslatif yang dibagi dalam empat tingkatan, yaitu:hubungan administratif (Administrative linkage), hubungan satu arah (one way linkage) hubungan dua arah (two way linkage) dan terakhir hubungan integratif (integratif linkage). Dalam hubungan administratif tidak terdapat interaksi antara perencanaan strategi dan Calon legeslatif. Dalam hubungan satu arah, strategi bisnis yang telah disusun diinformasikan kepada Calon legeslatif, yang berarti tidak ada kontribusi Calon legeslatif dalam penyusunan strategi lembaga Legelatif. Dalam hubungan dua arah, kontribusi Calon legeslatif mulai diperhitungkan dalam penyusunan strategi lembaga legeslatif (DPR/MPR). Dalam hubungan dua arah, kontribusi Calon legeslatif dan strategi meskipun nantinya pihak Calon legeslatif hanya sebagai pelaksana saja. Sedangkan hubungan terakhir yaitu hubungan integratif, ditandai dengan munculnya hubungan yang terintegrasi antara Calon legeslatif dengan tim manajemen senior hal ini adalah legeslatif dalam menyusun dan mengimplementasikan strategi yang akan dijalankan.. Gambar 2 berikut ini menunjukkan keempat tingkat hubungan Calon legeslatif dan perencanaan strategi lembaga.

Gambar: hubungan Calon legeslatif dan perencanaan strategis organisasi

Sumber: K. Golden dan V. Ramanujam, ”Between a Dream and a Ningtmare: On the integration of Human Resource function and the strategic Business Planning Process”, Human Resource Management, 24, 1985

Berdasarkan tingkatan hubungan Calon legeslatif dan perencanaan strategis tersebut, terlihat bahwa Calon legeslatif akan semakin diperhitungkan perannya dalam menentukan arah yang harus dituju organisasi dan menentukan sukses tidaknya suatu organisasi. Menurut Mintzberg (1994), sebagai perencana strategis, Calon legeslatif harus memeberikan kontribusinya terhadap proses perencanaan strategis dan bukan hanya menjadi pelaksana saja. Dengan demikian, idealnya antara Calon legeslatif dan perencanaan strategis harus tercipta hubungan yang integratif. Menurut Noe (1994), untuk bisa memaksimalkan perannya, Calon legeslatif harus memberikan kontribusinya terhadap proses perencanaan strategis dan bukan hanya menjadi pelaksana saja. Dengan demikian, idealnya antara Calon legeslatif dan perencanaan strategis harus tercipta hubungan yang integratif.

Menurut Noe (1994), untuk bisa memaksimalkan perannya, Calon legeslatif harus memiliki empat kemampuan utama dalam menghadapi perubahan di masa depan. Pertama, kemampuan untuk memahami kompetensi lembaga. Calon legeslatif harus mengetahui secara pasti core lembaga dan seberapa besar kapabilitas finansial. Kedua, Calon legeslatif harus memiliki kemampuan untuk selalu memperbarui pengetahuan teknikal pengelolaan sumber daya manusia. Ketiga, Calon legeslatif harus memiliki kemampuan dalam pengelolaan manajemen perubahan, seperti kemampuan untuk mendiagnosis kebutuhan perubahan, mengimplementasikan perubahan dan kemampuan untuk mengevaluasi hasil-hasil perubahan yang telah dicapai. Terakhir, Calon legeslatif harus mempunyai kemampuan untuk mengintegrasikan ketiga kemampuan tersebut dalam meningkatkan nilai lembaga legeslatif. Kemampuan ini disebut sebagai kompetensi integrasi.

C. BEBERAPA HAL YANG MENENTUKAN KEEFEKTIFAN CALON LEGESLATIF DALAM PENGELOLAAN PERUBAHAN ORGANISASIONAL.

Peran calon legeslatif sebagai salah satu agen perubahan utama dari perubahan organisasional dalam mendiagnosis, memperkenalkan, mengimplementasikan dan mengelola perubahan organisasional secara sukses sangatlah vital (Ross, 1996). Dalam memaksimalkan perannya sebagai agen dan pemimpin perubahan organisasional, beberapa hal yang menentukan keefektifan Calon legeslatif dalam pengelolaan perubahan organisasional.Calon legeslatif dituntut memiliki kemampuan kepemimpinan transformasional bukannya transaksional. Artinya bahwa calon legeslatif ditutut untuk memiliki visi tentang masa depan dan perubahan organisasional yang diperlukan serta mampu menjual visi tersebut ke seluruh anggota organisasi. Calon legeslatif dengan mempunyai sifat kepemimpinan transformasional harus memiliki kemampuan untuk merangsang anggota organisasi menerima dan mengimplementasikan perubahan organisasional secara positif serta mampu menjadi model perubahan organisasional yang baik bagi bawahannya. Ada tiga hal utama yang harus dimiliki seorang legeslatif yang bertindak sebagai pemimpin transformasional (Bass, 1990). Pertama, calon legeslatif harus mampu menciptakan visi dan mengkomunikasikan visi tersebut ke seluruh anggota organisasi. Kedua, mengkomunikasikan karisma yang bisa mempengaruhi anggota organisasi untuk mengikuti visi calon legeslatif tentang masa depan dan perubahan organisasional yang akan terjadi. Terakhir, seorang legeslatif harus mampu merangsang dan menciptakan kondisi continous learning dari setiap anggota organisasi untuk selalu belajar dari perubahan organisasional yang terjadi.

Menurut kakabadse dan Dainty (1990), ada beberapa kunci kesuksesan pengelolaan perubahan organisasional yang harus diperhatikan seorang legeslatif dalam memaksimalkan perannya sebagai pemimpin perubahan. Implementasi perubahan organisasional yang akan dilaksanakan harus didukung oleh segenap anggota organisasi. Dalam hal ini, seorang legeslatif harus memegang peranan kunci dalam memperoleh dukungan positif terhadap implementasi perubahan organisasional. Kunci sukses tersebut meliputi:

1. Pemanfaatan kekuatan kelompok-kelompok alam organisasi
perubahan organisasional difokuskan terhadap kelompok-kelompok yang ada alam organisasi. Harapannya adalah jika kelompok bisa diyakinkan untuk mendukung perubahan organisasional, maka individu-individu yang menjadi anggota kelompok tersebut akan berpengaruh dan mendukung perubahan organisasional tersebut. Kekuatan kelompok dalam mengikat anggotanya bisa dimanfaatkan untuk merangsang respon positif terhadap perubahan organisasional.


2. Alasan yang rasional dari perubahan organisasional.
Seorang legeslatif harus mampu mencari dan meyakinkan alasan-alasan rasional yang mendasari pentingnya perubahan organisasional. Alasan-alasan rasional tersebut akan mampu meningkatkan ”nilai jual” perubahan organisasional tersebut kepada anggota organisasi sebagai pihak ”pembeli”. Alasan rasional yang kuat dari pentingnya perubahan organisasional akan meningkatkan ekspektasi anggota organisasi terhadap manfaat perubahan organisasional

3. Pemberian imbalan (rewards)
Meyakinkan anggota organisasi akan manfaat (bukannya kerugian dan ketidakamanan) yang diperoleh dari perubahan organisasional, merupakan kunci penting untuk memperoleh dukungan terhadap perubahan organisasional. Calon Legeslatif perlu memahami sudut pandang anggota organisasi untuk memahami apa sebenarnya harapan mereka dari perubahan organisasional yang akan dilakukan.

4. Keamanan Seorang legeslatif
seiring dengan penyediaan imbalan, anggota organisasi juga perlu diyakinkan bahwa keamanan pekerjaan dan manfaat yang akan mereka peroleh dijamin oleh Lembaga. Komitmen terhadap karir dan pengembangan diri calon legeslatif juga penting untuk meyakinkan anggota organisasi bahwa mereka tidak akan dirugikan.

5. Komunikasi
Keefektifan komunikasi dengan anggota organisasi harus selalu dijaga untuk melancarkan proses penyebaran informasi tentang perubahan organisasional baik sebelum, selama maupun setelah perubahan organisasional tersebut dilakukan.

6. Merangsang kesiapan seorang legeslatif
Sejalan dengan keefektifan komunikasi, peran calon legeslatif untuk merangsang kesiapan dan kesadaran akan pentingnya perubahan organisasional akan meningkatkan dukungan anggota organisasi terhadap perubahan organisasional premis yang dipakai adalah perubahan organisasional akan diterima jika seorang legeslatif bisa diyakinkan akan pentingnya perubahan tersebut

7. Dukungan dari serikat pekerja dan sistem yang terkait
Serikat pekerja dan sistem yang terkait yang bertindak sebagai pihak ketiga, merupakan pihak yang perlu diyakinkan akan pentingnya perubahan organisasional. Dukungan dari pihak ketiga ini akan sangat menguntungkan proses pengelolaan perubahan organisasional, untuk mengurangi ketegangan yang mungkin timbul antara seorang legeslatif sebagai pemimpin perubahan dan sebagai pelaksananya.

D. KESIMPULAN
Adanya peningkatan peran calon legeslatif secara integratif dalam perencanaan strategi kelembagaan, semakin diakuinya peran strategis calon legeslatif dalam pencapaian keunggulan kompetitif organisasi memposisikan calon legeslatif sebagai salah satu agen dan pemimpin perubahan organisasional. Calon legeslatif sebagai pihak yang menginisiatifkan dan mengimplementasikan perubahan organisasional. Dituntut untuk memaksimalkan perannya dalam meyakinkan anggota organisasi akan pentingnya perubahan organisasional demi kelangsungan hidup lembaga dan calon legeslatif yang nantinya akan menjadi seorang legeslatif unggulan. Berbagai kunci untuk memperoleh dukungan terhadap perubahan organisasional sangat perlu diperhatikan calon legeslatif dalam meningkatkan efektifitas dan efeisiensi implementasi perubahan organisasional, yaitu pemanfaatan kekuatan kelompok dalam organisasi, mengemukakan alasan rasional yang mendasari pentingnya perubahan organisasional, penyediaan imbalan (rewards), menjamin keamanan masyarakat Indonesia, meningkatkan efektifitas komunikasi, merangsang kesiapan seorang calon legeslatif, dan mencari dukungan dari setiap organisasi.

E. DAFTAR PUSTAKA
Bass, bernard M..,”from transactional to transformational leadership: learning to share the vision”, Winter 1990, hal 19-31

Kontak dan Informasi

BALIDATASURVEY.COM

Alamat : Jl Pasekan No 55 Batubulan, 
  ..Sukawati, Gianyar, Bali, Indonesia
Telepon : +62.361.240368
Facsimile : +62.361.240368
Mobile : +62.81747.507.87 (English)
  : +62.81313.878.986 (Hotline)
  : +62.82147.857.858 (Bahasa)
Email : This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Website : www.balidatasurvey.com